NASEHAT IMAM AL GHOZALI TENTANG POLITIK KEKUASAAN

Nasihat Imam Al-Ghazali Tentang Politik Kekuasaan

Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulumuddin juz II mengatakan: “Sesungguhnya, kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para penguasanya, dan kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulama, dan kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan; dan barang siapa dikuasai oleh ambisi duniawi ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil, apalagi penguasanya. Allah-lah tempat meminta segala persoalan”..

Bagi Imam al-Ghazali, krisis yang menimpa suatu negara dan masyarakat berakar dari kerusakan yang menimpa para ulamanya. Karena itu, reformasi yang dilakukan Sang Imam dimulai dengan memperbaiki para ulama. Selain itu dalam pandangannya, pemimpin negara tidak boleh dipisah dari ulama. Ulama tidak boleh ditinggalkan, sebagaimana agama tidak boleh ditinggalkan oleh negara. Ulama pun harus memberikan kontribusinya dengan nasihat dan peringatan terutama nasihat-nasihat akidah dan adab kepada pemimpin.

Usaha-usaha perbaikan politik yang dilakukan Imam al-Ghazali dengan menerapkan amar ma’ruf nahi munkar kepada ulama sekaligus kepada penguasa. Tahapan usaha yang dilakukan adalah, peringatan, kemudian nasehat. Imam al-Ghazali sangat  berkomitmen terhadap faktor perbaikan dan pembaharuan. Baginya, seorang ulama atau ilmuwan semestinya melakukan reformasi konstruktif untuk kebaikan politik di negara. Mereka tidak boleh diam, karena ini merupakan bentuk dari amar ma’ruf nahi munkar.

Al-Ghazali pun telah menunjukkan dirinya sebagai ulama yang memiliki pemikiran cemerlang,  yang disegani dan diterima oleh para pejabat negara serta para ulama lain pada zamannya. Kepada pemimpin negara, ia memberi nasihat bagaimana cara menjalankan sebuah sistem kenegaraan yang mempertimbangkan adab untuk kemaslahatan bersama dengan pemimpin yang mempunyai integritas tinggi ditopang dengan kekuatan syariah.

Pikiran-pikiran utama Imam al-Ghazali tentang politik dituangkan dalam buku al-Tibr al-Masbuk fi Nasihati al-Muluk. Buku ini adalah kumpulan nasihat yang ditujukan kepada Sultan Muhammad ibn Malik Syak dari dinasti Saljuk. Kandungan utama kumpulan surat-surat nasihat itu dapat dikelompokkan ke dalam dua poin besar. Pertama, Imam al-Ghazali memprioritaskan pada kekuatan akidah tauhid. Kedua,  berisi naihat-nasihat moral, keadilan keutamaan ilmu, dan ulama.

Dalam awal naskah nasihatnya, Imam al-Ghazali memulai dengan kaidah-kaidah Iman. Dalam bab ini, disamping menginginkan sultan tetap loyal pada keimanan yang benar, al-Ghazali mengingatkan sultan bahwa kekuasaan tertinggi di dunia ini adalah al-Khalik (Allah Swt). Dalam hal ini, tampaknya juga secara implisit al-Ghazali memberi peringatan bahwa kekuasaan sultan hanyalah titipan Allah Swt.

Allah memberi amanah kepada Sultan untuk menstabilkan negeri sesuai dengan syariat-Nya. Dalam sub-sub bab Kitabnya, al-Ghazali menulis tentang Ke-Esaan-Nya; tiada satu pun yang menyamai-Nya. Al-Ghazali mengingatkan tentang akhirat dan tugas Nabi Muhammad Saw.

Politik

Meskipun menulis banyak hal pada masalah tasawuf , Imam al-Ghazali tetap masih peduli dengan jalannya kekuasaan. Ia selalu menasehati para penguasa, agar selalu menegakkan kalimah Tauhid. Nasihat Tauhid ini dimaksudkan untuk melindungi pejabat-pejabat negara agar tidak terpengaruh dengan pemikiran Syi’ah Batiniyah yang berkembang pada zaman itu. Kelompok Batiniyah ini terkenal sebagai kelompok sesat sempalan yang radikal.

Nasihat-nasihat imam al-Ghazali itu sangat berpengaruh terhadap kestabilan politik Sultan Saljuk, terutama untuk meredam gerakan Syi’ah Batiniyah. Penguasa Nizam al-Muluk akhirnya menyatakan bahwa Batiniyah adalah kelompok sesat. Menurut Sultan,  tujuan utama gerakan mereka sebenarnya adalah untuk menyingkirkan  Muslim Sunni (baca Abu Hamid al-Ghazali, Fada’ih al-Batiniyah, hal 11).

Selanjutnya di pembahasan berikutnya dalam kitab tersebut, Imam al-Ghazali memulai dengan penjelasan tentang adab dan etika seorang pemimpin.  Yang pertama-tama harus dipahami, menurut Imam al-Ghazali adalah mengetahui hakikat kepemimpinan (al-wilayah) dan bahaya-bahayanya  "jika tidak amanah".

Al-Wilayah (kekuasaan) adalah Kenikmatan yang diberikan oleh Allah Swt, dan apabila seseorang diberi kenikmatan tersebut dalam hidupnya, tetapi tidak mengetahui hakikat nikmat tersebut dan justru sebaliknya ia berbuat dzhalim dengan kekuasaannya serta mengikuti hawa nafsunya. Pemimpin yang demikian, kata Imam al-Ghazali,  telah menempatkan posisinya sebagai musuh Allah Swt.

Jika seseorang telah menempatkan posisinya sebagai musuh Allah Swt sebagaimana tersebut di atas,maka inilah titik bahaya seorang pemimpin. Rasulullah Saw pernah mengingatkan, bahwa seorang pemimpin harus memperhatikan tiga perkara:

1. Apabila rakyat meminta / membutuhkan belas kasih, maka sang khalifah wajib          berbagi kasih kepada mereka.                                                                               
2. Apabila menghukumi mereka maka berbuatlah adil.  
3. Laksanakan apa yang telah kamu katakan (tidak menyalahi janji)

Dari nasihatnya kepada khalifah terlihat, bahwa negara yang ideal adalah negara yang memiliki orang-orang berbasis Islam yang kuat, sehingga negara diurus dengan parameter syari’ah. Usaha Al-Ghazali menuai hasil yang bagus, keadaan negara stabil, syari’ah diamalkan, dan pemikiran-pemikiran menyimpang tidak dihirau oleh warga negara.

Setelah seorang pemimpin memiliki pemahaman Islam yang kokoh serta mengetahui hakikat kekuasaan, maka hal yang juga penting adalah menghindari sifat takabbur. Karena, menurut al-Ghazali, biasanya setiap pejabat pasti dicoba dengan rasa takabbur.  Takabbur seorang pemimping adalah penyakit hati yang sangat berbahaya, karena akan mendorong pada perbuatan saling bermusuhan yang tentu menarik pada pertumpahan darah (Al-Tibr al-Masbuk fii Nasihat al-Muluk, hal. 8).

Seorang raja haruslah rela berdekatan dengan rakyatnya, melepas baju kesombongan. Begitu pentingnya memenuhi kebutuhan rakyatnya, Imam Al-Ghazali bahkan berfatwa bahwa mendatangi rakyat untuk memberi sesuap kebutuhannya adalah lebih baik daripada menyibukkan diri beribadah sunnah. Mereka,  rakyat kecil,  adalah lemah, maka harus diperlakukan dengan lembut dan penuh kasih. Ia juga mengingatkan Sultan agar jangan sekali-kali menerima suap dari rakyatnya dengan meninggalkan syari'at.

Imam Al-Ghazali berpendapat, bahwa pemimpin harus memiliki syarat, diantaranya:  mampu berbuat adil di antara masyarakat (tidak nepotisme). Melindungi rakyat dari kerusakan dan kriminalitas, dan tidak dzhalim (tirani). Selain itu, seorang pemimpin harus memiliki integritas, penguasaan dalam bidang ilmu negara dan agama, sehingga dalam menentukan kebijakan ia bisa berijtihad dengan benar. Sehat zhahir dan batinnya, pemberani, memiliki keahlian siasat perang, dan kemampuan intelektual untuk mengatur kemaslahatan rakyat.

Ada dua hal penting yang ditekankan oleh Imam al-Ghazali dalam nasihat-nasihatnya, yaitu penguatan akidah dan adab. Dua hal ini tampaknya bagi Al-Ghazali merupakan faktor utama menjadi hamba Allah Swt yang sejati. Dengan istilah lain basicfaith yang ingin dikokohkan kepada para pejabat negara adalah merupakan pandangan dasar tentang iman. Karena asas bagi setiap perilaku manusia, termasuk aktifitas ilmiah dan teknologi. Setiap aktifitas manusia akhirnya dapat dilihat pada pandangan hidupnya. Seorang khalifah yang memiliki pandangan hidup Islam yang kokoh, maka semua kebijakannya tak terlepas dari pola fikir Islam.

Sedangkan adab menjadi penting karena manusia yang beradab (Insan adabi) adalah orang yang menyadari sepenuhnya tanggung jawab dirinya kepada Allah Swt dan memahami serta menunaikan keadilan terhadap diri dan orang lain dalam masyarakatnya. Serta terus berupaya meningkatkan setiap aspek dalam dirinya menuju kesempurnaan manusia. Pemikiran itu lahir dikarenakan tantangan besar yang dihadapai Imam Al-Ghazali pada masa itu. Tantangan perang pemikiran dan degradasi moral. Maka perbaikannya pun dengan menawarkan konsep adab dan menjawab tantangan pemikiran Syi’ah Batiniyah.

Dan akhirnya, Imam al-Ghazali  dalam teori kenegaraannya  mengutamakan perpaduan moral dengan kekuasaan. Negara dan pemerintahan dipimpin oleh manusia biasa, akan tetapi harus memiliki moral yang baik. Demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara universal, kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka ia memandang, agama dan negara tidak bisa dipisahkan;  agama adalah pondasi, sedangkan pemerintahan adalah penjaga. SUARA RAKYAT ADALAH SUARA TUHAN

Bagaimana Reaksi Anda Tentang Artikel Ini?